31 Mei 20204 menit membaca

Apa yang telah Dicapai CIPS Sejak Pandemi Covid-19 Muncul?

Diperbarui: 12 Jun 2022

Dear Para Pembaca,

Mulai hari ini, CIPS akan libur selama satu minggu untuk merayakan Idul Fitri. Biasanya, saya menulis kepada Anda untuk menceritakan tentang yang terjadi di Indonesia. Tetapi kali ini izinkan saya bercerita tentang apa yang telah CIPS lakukan sejak kami bekerja dari rumah (work from home) diterapkan sejak 17 Maret lalu.

Anda mungkin telah mengunjungi situs kami baru-baru ini dan melihat Covid-19 memenuhi konten-konten kami. Memang benar, hal tersebut merepresentasikan kegiatan-kegiatan kami belakangan ini! Sejak kami mulai work from home, CIPS telah mempublikasikan enam makalah kebijakan (policy briefs) dan telah dilihat dan diunduh mencapai tiga ribu kali. Tujuh webinar yang kami adakan dihadiri oleh 720 orang, sepertiganya berasal dari badan-badan pemerintah. Rapat Covid-19 eksklusif yang kami adakan menyampaikan perkembangan dan analisis kebijakan dengan mitra-mitra di Indonesia dan juga di seluruh dunia.

Webinar-webinar tersebut telah direkam dan saya menyertakan tautannya di bawah. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan dengan kedudukan yang tinggi dari sektor publik dan swasta. Beberapa diantaranya juga secara resmi mengakui kontribusi-kontribusi yang dihasilkan oleh CIPS. Ketika saya sedang menulis surat ini, sebuah pesan datang dari Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Isu Strategis. Permintaannya untuk bekerja sama dengan CIPS akan membuka jalan bagi kami untuk menyampaikan analisis kami kepada staf khusus tersebut dan juga kepada Presiden. Tentu saja, ini merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi kami!

Makalah-makalah kebijakan kami membahas tentang subsidi pangan domestik, hak-hak konsumen digital, kebijakan pendidikan dan isu-isu ketahanan pangan selama krisis. Bukan hanya itu, kami juga mengeluarkan makalah tentang rekomendasi kebijakan-kebijakan investasi untuk pemulihan ekonomi pasca krisis.

Rapat Covid-19 yang diadakan setiap minggu menjadi wadah untuk berbagi pendapat tentang dampak Covid-19 terhadap ketahanan pangan di Indonesia, program-program stimulus ekonomi dan pendanaannya, masalah-masalah terkait ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, dampak krisis terhadap pekerja migran, perempuan, petani, disabilitas, kebijakan pendidikan serta berbagai tantangan yang muncul akibat pasar tenaga kerja Indonesia yang bersifat restriktif.

Lebih penting lagi, kami berpartisipasi dalam pertemuan daring dengan pemerintah, termasuk Menteri Pertanian dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami mempresentasikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kami kepada mereka dan kepada para wartawan, di mana mereka telah memberitakan pesan-pesan kami dalam artikel-artikel media sebanyak 150 kali per bulan.

Pandemi telah mengubah cara kami melakukan banyak hal. Di CIPS, kami memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari sekedar beralih ke komunikasi secara daring dan melihat lebih dalam ke berbagai tantangan dalam kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang diterapkan dan melihat respons pemerintah. Sebagai think tank , kami selalu up-to-date dan berbagi dengan Anda tentang analisis kami terhadap kebijakan-kebijakan di Indonesia.

Namun untuk sekarang, tim CIPS akan libur selama satu minggu untuk merayakan Idul Fitri. CIPS berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya!

Salam hangat,

Rainer Heufers

Direktur Eksekutif

Cara menjamin kecukupan suplai pangan di tengah kebijakan pembatasan

Pada hari-hari biasa, masyarakat Indonesia menghabiskan setengah dari pendapatan mereka untuk makanan. Masyarakat prasejahtera menghabiskan 10% lebih banyak. Sekarang, dengan adanya pandemi, kami semua menjadi lebih khawatir. Berbagai pembatasan telah mengganggu pekerjaan dalam bidang agrikultur, yang mengancam suplai domestik dan karenanya kami menyarankan agar Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber pangan. Perdagangan pangan merupakan cara untuk menambah stok yang telah ada, tetapi kebijakan-kebijakan yang ada sekarang memperlambat proses impor. Peneliti kami diundang untuk berbicara tentang hal ini di dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami merekomendasikan agar pembatasan dalam perdagangan harus dihilangkan untuk menjamin suplai. Simak lebih lanjut dalam makalah kami di sini.

Menjamin suplai merupakan satu hal. Mendistribusikan pangan merupakan hal lain dan telah menjadi lebih sulit sejak pergerakan manusia dan barang dibatasi. CIPS telah memformulasikan beberapa saran dalam studi terbaru kami tentang cara memitigasi gangguan-gangguan dalam penyediaan bahan pangan. Anggota Badan Pengawas CIPS, Dr. Patunru, telah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Menteri Pertanian di sebuah pertemuan daring bersama para anggota parlemen.

Data menjadi jauh lebih penting ketika semua hal menjadi daring

Berbicara tentang distribusi pangan—apakah Anda termasuk orang yang menggunakan aplikasi pengiriman makanan daring untuk membeli makan siang?

Pandemi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Hampir semua hal sekarang kita lakukan secara daring, termasuk bertemu dengan orang lain. Kebocoran data konsumen terus terjadi dan peraturan tentang perlindungan konsumen digital masih belum disahkan. CIPS menyarankan agar hal ini segera dijadikan prioritas. Di dalam prosesnya, pemerintah harus menyertakan sektor swasta untuk bersama-sama meregulasi ekonomi digital. Berbagai inisiatif juga penting untuk meningkatkan literasi dan membangun kapasitas konsumen untuk memahami hak serta melindungi data mereka.

Cara belajar jarak jauh untuk meningkatkan pendidikan

Sekolah-sekolah juga telah berubah untuk beroperasi secara daring. Atau setidaknya, telah mencoba untuk melakukannya. Pandemi menyebabkan sekitar 45 juta siswa di Indonesia tidak bisa melanjutkan belajar di sekolah, tetapi berbagai perkembangan terus muncul. CIPS memberikan beberapa saran untuk ini.

Indonesia harus menggunakan kesempatan ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam sistem pendidikan saat ini. Hal ini seharusnya masuk ke dalam program pembangunan kapasitas berskala besar untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah daerah harus berperan lebih aktif untuk menyediakan bantuan-bantuan finansial dan teknis. Kerjasama publik-swasta juga akan sangat membantu berjalannya sistem pendidikan daring. Peneliti kami menyampaikan hal ini dalam beberapa diskusi daring, termasuk yang diselenggarakan oleh sebuah partai politik.

Mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19

Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan cara pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jutaan rakyat akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika pasar menjadi lesu. Bagaimana cara membantu mereka untuk kembali berdiri?

Penelitian terbaru kami menjadikan perdagangan dan investasi luar negeri sebagai jawabannya! Pembatasan-pembatasan selama pandemi telah memberikan tekanan pada perdagangan global, yang diprediksi jatuh sebesar 13% - 32%. Tetapi, masih banyak yang dapat dilakukan. Pemerintah perlu memangkas ‘hutan’ regulasi agar para investor berhadapan dengan rintangan yang lebih sedikit. RUU Cipta kerja sebenarnya adalah langkah yang tepat. Sayangnya RUU ini masih berhadapan dengan penolakan dan masih memiliki beberapa kekurangan. Untuk jangka panjang, reformasi efektif dapat dilakukan untuk memperluas kesempatan pada pasar agar dapat membantu masyarakat untuk memiliki pekerjaan dan pendapatan. Peneliti-peneliti kami menjelaskannya secara lengkap di sini.