Bakoel Penuh: Bagaimana Kebijakan Non-Tarif Dapat Berkontribusi pada Pengurangan Angka Kemiskinan?

Kembali mengenai hak atas pangan, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) didukung oleh Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan membahas strategi kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui kebijakan non-tarif.

Pangan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laporan dari World Food Program pada tahun 2017 menyatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan hampir separuh pengeluaran rumah tangga hanya untuk makanan. Hal tersebut menunjukkan adanya kaitan yang erat antara harga pangan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, harga pangan masih cukup fluktuatif dan hal ini untuk dipahami masyarakat, terutama bagi masyarakat rendah.

Kebijakan non-tarif pada perdagangan pangan dapat menjadi solusi dalam menyediakan pangan terjangkau untuk mengurangi kemiskinan. Namun, kebijakan non-tarif seperti apa yang dapat mendukung hak atas pangan masyarakat Indonesia, terutama yang memiliki pendapatan rendah?

Hadiri diskusinya dalam webinar “Bakoel Penuh: Bagaimana Kebijakan Non-Tarif Dapat Berkontribusi Pada Pengurangan Angka Kemiskinan?” bersama narasumber:

1. Felippa Amanta – Kepala Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Indonesia
2. Dr.Ir. Musdhalifah Machmud, MT - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*

*) Dalam tahap konfirmasi

Moderator: Arumdriya Murwani – Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies