Tantangan Program Proteksi Petani

Oleh Hana Nabila

Proyek pangan “Mewujudkan Harga Pangan yang Terjangkau bagi Keluarga Pra-Sejahtera”, membawa tim Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) ke Indramayu untuk melihat kondisi nyata para petani kita. Salah satu cerita menarik yang CIPS temukan adalah mengenai program asuransi bagi petani atau yang disebut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang sudah diterapkan sejak tahun 2016 dalam skala nasional oleh pemerintah. Preminya terjangkau dan programnya pun mampu membuat petani terhindar dari kerugian, tetapi ternyata masih banyak petani yang belum mau berpartisipasi.

Bagaimana bisa?

Informasi mengenai penerapan program AUTP di Kabupaten Indramayu ini kami peroleh setelah bertemu dengan Ketua Kelompok Tani Desa Bojongslawi, Sutarjo, Bendahara Kelompok Tani Desa Leuwigede, Karim, dan beberapa anggota kelompok tani di Kecamatan Gabus Wetan, yaitu Charma, Wasja, dan Nurdin.

Alasan utama dirancangnya program ini adalah sering terjadinya gagal panen akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan serangan hama yang tidak terduga. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah akhirnya menggalakkan program AUTP untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk penanaman berikutnya. Bentuk perlindungan pemerintah adalah biaya penggantian sebesar 6 juta Rupiah per hektar per musim tanam bagi petani yang turut serta.

Dengan adanya fasilitas sosialisasi program asuransi dan kemudahan pendaftaran, ternyata masih memunculkan ketidakpercayaan dari pihak petani terhadap program AUTP ini. Faktanya, rendahnya biaya premi sebesar Rp 36.000, belum cukup menarik minat petani untuk turut serta dalam program ini.

Sutarjo, Karim, dan anggota kelompok tani Kabupaten Indramayu lainnya pun mengeluhkan bahwa alur pendaftaran sangat rumit, terutama di tingkat kecamatan. Seperti contoh, pencantuman luas lahan tani banyak dikurangi oleh pihak kecamatan dengan alasan yang tidak masuk akal, hanya karena takut diminta menunjukkan keaslian fisik lahan oleh pemerintah pusat. “Kalau bisa, proses klaimnya jangan dipersulit dan preminya juga jangan naik.”, ucap Sutarjo.

Menimbang minimnya partisipasi petani, pemerintah mempermasalahkan kurangnya sosialisasi. Padahal yang perlu diperbaiki adalah pada programnya itu sendiri, seperti syarat dan proses klaim. Sebaiknya pemerintah mulai membuka pintu bagi perusahaan asuransi swasta untuk ikut dalam membantu para petani. Program asuransi pun akan lebih beragam, dan hal ini menguntungkan petani karena mereka memiliki pilihan untuk menentukan program asuransi jenis apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal ini pun juga akan mendorong pemerintah maupun pihak swasta akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk membantu kesejahteraan para petani.

Selain itu, program yang mengambil anggaran nasional sebesar 150 miliar ini sebenarnya lebih baik dialokasian untuk hal yang lain seperti edukasi mengenai penanggulangan hama dan cara bercocok tanam yang modern. Dibanding dihabiskan ke subsidi yang seringkali tidak tepat sasaran dan kurang diminati seperti program asuransi ini.