Tahun Ajaran Baru dan Perlunya Pemerintah Menggandeng Sekolah Swasta Murah

Oleh T. Sila Wikaningtyas

Senin 17 Juli 2017 yang lalu menandai awal dari kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2017/2018. Jutaan siswa di Indonesia mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan sederajat memulai tahun ajaran baru ini dengan penuh semangat. Akan tetapi, antusiasme para siswa dan orangtuanya sudah terlihat jauh sebelum tahun ajaran ini dimulai. Sejak bulan Juni lalu para orang tua calon siswa sudah disibukkan dengan serangkaian proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) agar anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri.

Proses PPDB tahun ini dilaksanakan dengan sistem daring. Selain itu diberlakukan juga sistem zonasi sebagai salah satu syarat penerimaan siswa. Sistem zonasi ini mengharuskan sekolah negeri untuk menerima calon peserta didik yang tempat tinggalnya berada pada radius terdekat dari sekolah, sedikitnya 90% dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Daya tampung sekolah dan ketentuan rombongan belajar pun menjadi faktor penentu penerimaan calon peserta didik.

Sampai sejauh ini, keberhasilan dari pelaksanaan sistem PPDB daring dan sistem zonasi ini bervariasi. Permasalahan dilaporkan muncul di berbagai daerah di Indonesia.

Di Tangerang, misalnya. Kericuhan sempat terjadi karena adanya sejumlah siswa yang tidak dapat bangku karena kuota siswa baru di sekolah negeri sudah penuh. Akibatnya, sejumlah sekolah swasta di Tangerang diminta untuk menerima para calon siswa ini, dengan insentif tambahan subsidi biaya dari Walikota Tangerang bagi sekolah-sekolah swasta tersebut. Ini terkesan seperti sebuah keputusan yang terburu-buru dan tidak matang. Sebab, berdasarkan laporan yang ada, koordinasi antara Walikota, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah swasta belum rampung, bahkan sampai seminggu sebelum tahun ajaran 2017/2018 dimulai.

Di berbagai daerah lain di Indonesia, bahkan kekisruhan PPDB masih terjadi sampai hari pertama masuk sekolah. Seperti yang terjadi di Jambi, di mana sejumlah orang tua siswa menutup akses masuk ke sebuah sekolah karena anak-anak mereka tidak diterima di sekolah tersebut. Di Pekanbaru pun terjadi kericuhan di 2 SD negeri yang disebabkan oleh over-kuota yang dialami oleh 2 SD negeri tersebut, sedangkan masih banyak calon siswa setempat yang belum kebagian bangku.

banyak sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah atau murah yang juga terdapat di berbagai daerah dan pastinya bersedia menerima calon peserta didik baru dengan biaya yang tidak mahal.

Di sisi orang tua siswa, permasalahan di atas terjadi karena masih banyak orang tua siswa yang menganggap bahwa pendidikan murah hanya bisa didapatkan di sekolah negeri saja. Padahal, banyak sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah atau murah yang juga terdapat di berbagai daerah dan pastinya bersedia menerima calon peserta didik baru dengan biaya yang tidak mahal. Seperti yang kami temukan melalui studi tentang sekolah swasta murah di Koja, Jakarta Utara. Temuan studi kami menunjukkan bahwa terdapat 51 sekolah swasta murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat pra-sejahtera di Koja, dengan kualitas yang bersaing dengan sekolah-sekolah negeri di sekitarnya. Ini baru di Koja, pasti masih banyak lagi sekolah serupa di daerah lain di Indonesia.

Di sisi pemerintah, proses PPDB  terjadi setiap tahun dan dengan demikian bukanlah suatu hal yang baru bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pertanyaannya, mengapa masih saja terjadi kekisruhan menjelang tahun ajaran baru tiap tahunnya? Sudah saatnya Pemerintah dengan serius dan dengan persiapan yang matang menggandeng sekolah-sekolah swasta murah dalam proses PPDB untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia, bukan hanya sekedar memaksa sekolah-sekolah swasta untuk menerima limpahan calon siswa yang tidak dapat bangku di sekolah negeri, di saat-saat terakhir.