Subsidi Pertanian dan Restriksi Impor Tidak Efektif Turunkan Harga Pangan

Pemerintah Indonesia termasuk royal dalam memberikan subsidi.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan restriksi terhadap impor, terutama terkait produk hortikultura, produk hewan dan juga turunannya. Padahal kedua hal ini tidak efektif untuk menurunkan harga di pasar.

Dalam upayanya mengejar swasembada pangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyalurkan Rp 52,2 triliun atau 2,5% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indonesia juga menerapkan larangan impor dengan tujuan untuk melindungi petani lokal.

Pada 2015, Global Trade Alert mencatat Indonesia memiliki 115 regulasi yang membatasi dirinya sendiri dari perdagangan internasional. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia dengan 18 regulasi dan Thailand dengan 22 regulasi.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, fakta yang terjadi di lapangan seharusnya membuat pemerintah bisa membuat dan menerapkan kebijakan yang mengedepakan kepentingan rakyat, terutama mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin.

“Jika kita melihat harga bahan pangan kita di pasar, ternyata gelontoran subsidi dan larangan impor yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan harga pangan. Saat ada kenaikan harga beras, akan ada kelompok rentan miskin yang akan jatuh ke dalam kelompok miskin. Dengan penghasilan bulanan sekitar Rp 300.000, kelompok miskin ini akan menghabiskan sekitar 47,9% penghasilan mereka untuk membeli beras (rata-rata harga beras pada awal Mei 2017 Rp 10.600 per kilogram),” ujarnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia pada Mei 2017, harga beras tercatat mencapai Rp 13.125 per kilogram, lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 9.450 per kilogram. Harga ini juga lebih mahal dua kali daripada harga beras di pasar internasional yang hanya Rp 5.609,28 per kilogram.

Tidak hanya beras, harga daging sapi pun tidak kunjung turun sesuai dengan target pemerintah yaitu Rp 80.000 per kilogram. Pada bulan Agustus tahun ini, harga daging sapi mencapai Rp 108.072 per kilogram., lebih mahal daripada HET-nya sebesar Rp 80.000 per kilogram. Harga ini juga hampir dua kali lebih mahal daripada harga internasional yang berada di angka Rp 55.746 per kilogram.

Padahal Indonesia juga turut serta dalam forum-forum internasional yang mengedepankan komitmennya terhadap perdagangan internasional.
Indonesia merupakan negara anggota G-20 yang ikut menyuarakan komitmennya dalam Leaders’ Declaration pada bulan Juli lalu.

“Komitmen tersebut termasuk mengupayakan perdagangan yang lebih terbuka, kerja sama internasional yang lebih baik, dan perjanjian perdagangan yang lebih konsisten dengan semangat World Trade Organization (WTO),” ujar Hizkia.

Sikap Indonesia yang terkesan anti impor juga sudah menuai kritik dari dunia internasional. Kasus terakhir adalah kemenangan Selandia Baru dan Amerika Serikat di WTO. Kedua negara tersebut memprotes sikap Indonesia yang membatasi impor produk hortikultura, produk hewan dan juga turunannya serta penerapan berbagai hambatan non tarif. Akibat kekalahan ini, Indonesia harus menyesuaikankebijakan pangan domestiknya dengan 18 aturan impor hortikultura dan hewan milik WTO.

Memasuki tahun 2018, CIPS mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan pangan yang mengepankan kepentingan rakyat. Pemerintah tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar. Dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau. Dalam kaitannya dengan ekspor, pemerintah harus bisa memaksimalkan komoditas pangan yang memang melimpah seperti coklat dan kopi.

Pemerintah juga harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat non tarif. Selain itu terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain diluar pihak yang itu-itu saja (BUMN atau pihak swasta) untuk mengimpor komoditas pangan.