Sekelumit Kisah TKI dari Indramayu

Oleh Eky Triwulan

Akhir Maret lalu tim Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengunjungi Indramayu untuk melakukan survei mengenai kesejahteraan petani, tapi apa yang kami dapatkan malah bonus cerita tentang kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Selain terkenal dengan mangga dan beras, Indramayu memang terkenal menjadi lumbung TKI. Per Februari 2017,  Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mencatat ada 2.261 TKI asal kota di Jawa Barat ini atau daerah pengirim terbesar kedua setelah Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak heran jika kami akan bertemu bekas atau bahkan calon TKI di sana.

Namun, hal ini tak secepat yang kami bayangkan. Salah satu orang yang pertama yang kami temui adalah Pak  Kasto dia kebetulan adalah supir yang menemani kami selama empat hari ke depan. Ia dulu sempat menjadi supir di Arab Saudi sejak tahun 2004 hingga 2014. Gaji awalnya adalah 800 riyal atau sekitar 2,8 juta rupiah. Hingga akhirnya ia pulang  kira-kira pada tahun 2014 dengan gaji terakhir 1.300 riyal atau 4,6 juta Rupiah. Tentu gaji tersebut sangat besar untuk ukuran di Indramayu yang upah minimum regionalnya saja hanya 1,8 juta rupiah.

“Ya kalau tidak ada moratorium, saya mau balik lagi kerja di sana,” kata Pak Kasto.

Ia senang bekerja di sana, majikannya baik dan malah ingin ia tetap bekerja di sana. Tetapi ketidak cocokan gaji dan kebijakan pengiriman tenaga non formal ke negara-negara Timur Tengah membuatnya tidak bisa kembali mengais rezeki di negeri Timur Tengah tersebut. “Ya kalau tidak ada moratorium, saya mau balik lagi kerja di sana,” kata Pak Kasto.

Lain lagi dengan pasangan TKI, Ari dan Ani yang menjadi tuan rumah tempat kami menginap. Sang istri, Ani, pernah bekerja di Arab Saudi, Taiwan dan Hong Kong dengan menjadi pembantu rumah tangga. Sedangkan Ari, suaminya, bekerja sebagai nelayan di Taiwan. Mereka berdua pulang ke Indonesia pada sekitar 2015 akhir karena ingin menikah.

Setelah pulang, pekerjaan mereka berubah, Ani membuka usaha makanan, sedangkan Ari menjadi buruh bangunan. Pemasukkan mereka tentunya tidak sama dengan di luar negeri. Terlebih lagi usaha Ani harus berhenti sementara setelah lahir anak pertama. Demi mencari pendapatan yang lebih besar, Ari bercerita akan terbang lagi ke Taiwan dalam beberapa hari ke depan.

Mengapa ia rela meninggalkan istrinya dan anak pertamanya yang masih tujuh bulan itu? Padahal ia bisa menjadi petani seperti kebanyakan warga di Indramayu dan tetap bisa melihat anaknya tumbuh? Tentu hal ini tak jauh dari pemasukkan yang lebih besar.

Jadi buruh tani padi misalnya, hanya mendapatkan upah Rp70.000-100.000 hari. Terlihat besar memang, tapi kerja mereka hanya 6-10 hari saja. Untuk tambahan, ia harus mencari lahan lain untuk digarap. Saat berbincang ia memberikan kami kertas berisi hitung-hitungan gaji selama tiga tahun di Taiwan. Setelah dihitung bersih, ia bisa mendapatkan uang sekitar 7 juta per bulan! Dua kali lipat dari upah minimum ibu kota.

Siapa yang tidak tergiur kalau begitu?

Sulit dipungkiri memang bahwa bekerja di luar negeri memberikan harapan bagian banyak masyarakat terutama mereka yang tinggal kota-kota kecil seperti di Indramayu dengan pilihan bekerja yang minim untuk mereka yang berpendidikan rendah: jadi petani, buruh bangunan, atau buruh pabrik. Kembali lagi pemerintah harus memfasilitasi dan melindungi keinginan masyarakatnya yang ingin bekerja di luar negeri untuk memperbaki kehidupannya. Tak terkecuali yang ingin kembali bekerja ke Arab Saudi seperti Pak Kasto dan Ari yang ingin menopang kehidupan keluarga kecilnya.