Perdagangan dan Kesejahteraan Rakyat

 

CIPS mengungkap kaitan antara limitasi perdagangan, kesejahteraan masyarakat, dan kerusakan lingkungan, dan juga memformulasikan opsi-opsi kebijakan yang mendorong perdagangan yang lebih bebas.

Indonesia menerapkan limitasi perdagangan terhadap impor produk-produk pertanian dan pangan. Limitasi ini diperuntukkan guna melindungi para produsen domestik, yang ternyata di sisi lain, hal ini memperlambat perkembangan teknologi yang mereka pergunakan yang mengakibatkan tingginya harga bahan makanan. Kondisi ini merupakan akar masalah dari kemiskinan serta kerusakan lingkungan di Indonesia.

Limitasi perdagangan terhadap bahan pangan dan produk-produk pertanian memiliki sejumlah konsekuensi yang fatal. Pertama, penduduk Indonesia yang termasuk dalam kategori pra-sejahtera terpaksa mengeluarkan uang yang jauh lebih besar guna membeli bahan-bahan makanan. Hal ini dikarenakan kebijakan swasembada pangan telah membuat harga beras, gula, dan bahan-bahan makanan pokok lainnya di dalam negeri menjadi naik, jauh melampaui harganya di pasar dunia. Praktek bisnis ini cenderung menguntungkan para kartel yang terdiri dari pada pemegang lisensi impor, dan justru memperburuk situasi yang dihadapi para penduduk pra-sejahtera.

Kedua, limitasi impor dan ekspor, keterlibatan BUMN, dan sejumlah kebijakan lainnya membatasi transfer teknologi serta menghambat kemajuan produktivitas. Hal-hal ini merupakan penyebab mengapa produksi pertanian Indonesia masih bergantung pada luasnya penggunaan lahan (ekstensifikasi) dan maraknya penggunaan pupuk secara berlebihan. Faktor-faktor ini berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan.

Sementara itu, para penduduk pra-sejahtera yang berupaya untuk mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan mulai merangsek ke dalam area konservasi alam dan pada akhirnya menghambat kesuksesan program perlindungan lingkungan yang dicanangkan pemerintah.