Buruh Migran Internasional

CIPS menyediakan hasil studi kebijakan (policy paper) mengenai pentingnya remitansi yang berasal dari warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, kami mengadvokasi gagasan bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri perlu dilanjutkan.

Hasil studi kami bertujuan untuk mengurangi biaya prosedural yang mahal bagi para TKI migran, serta menekankan pentingnya kebebasan para TKI untuk dapat bekerja di luar negeri bagi keluarga pra-sejahtera.

TKI migran merupakan tulang punggung keluarga maupun desa mereka di mana mereka menghasilkan remitansi sejumlah lebih dari 8 milyar Dollar AS per tahun (2014). Bank Dunia memperkirakan remitansi ini telah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga sebesar 26.7% (2000 – 2007). Mengingat sebagian besar dari TKI migran adalah wanita, remitansi turut memberikan mereka status finansial yang lebih baik, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesetaraan gender.

Meski demikian, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri mulai tahun 2017. Keputusan ini didorong oleh liputan media massa mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami para TKI. Selain itu, terdapat anggapan di kalangan pemerintah bahwa bekerja pada sektor rumah tangga di negera lain merupakan pekerjaan yang “tidak terhormat”.

Lebih jauh lagi, CIPS juga mendorong pengurangan prosedur-prosedur birokratis yang saat ini cenderung menjadi rintangan bagi para TKI migran. Kompleksnya regulasi membuat mereka mengalami ketergantungan terhadap agen-agen dan para broker penyalur tenaga kerja, yang mana pada gilirannya justru sering memanfaatkan situasi sulit yang dialami para TKI demi keuntungan para agen dan broker itu sendiri. Selain itu, rumitnya proses legal yang harus dijalani membuat para calon TKI terpaksa menempuh jalur ilegal, yang membuat mereka rentan terhadap praktek perdagangan manusia.