Pendidikan di Indonesia: Antara Hak, Kewajiban dan Pelaksanaan

Oleh T. Sila Wikaningtyas

Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaannya?

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terdapat berbagai persoalan pendidikan, seperti rendahnya kualitas fisik sekolah, rendahnya kualitas dan kinerja guru, belum meratanya akses pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan.

Di dunia internasional pernah dilaksanakan sebuah gerakan global bertajuk Education for All (Pendidikan untuk Semua), yang diprakarsai oleh salah satu badan PBB, yaitu UNESCO. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong tercapainya pendidikan untuk semua orang, baik anak-anak, orang muda, maupun orang dewasa di tahun 2015. Indonesia pun tak ketinggalan menjadi salah satu negara yang mengambil bagian dalam gerakan ini.

Di Indonesia sendiri, pendidikan untuk semua warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua peraturan tersebut menjamin tersedianya pendidikan, terutama pendidikan dasar, bagi warga negara Indonesia. Tetapi, pada kenyataannya belum semua warga negara dapat mengakses pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki sistem dan sarana pendidikan, pada praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya kualitas dan akses pendidikan di Indonesia.

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki sistem dan sarana pendidikan, seperti dengan mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk dunia pendidikan, pada praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Alokasi dana untuk pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun sarat dengan penyalahgunaan, sehingga mereka yang dapat mengakses pendidikan pun harus mengeluakan uang untuk membayar berbagai iuran tambahan meskipun anak mereka bersekolah di sekolah negeri. Hal ini tentu saja memberatkan masyarakat, terutama warga pra-sejahtera.

komunitas atau anggota masyakarat setempat berinisiatif untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk sekolah swasta berbiaya rendah atau murah.

Berangkat dari keprihatinan ini, komunitas atau anggota masyakarat setempat berinisiatif untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk sekolah swasta berbiaya rendah atau murah. Sejumlah warga pra-sejahtera pun lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah swasta murah. Beberapa alasannya antara lain adalah anggapan bahwa sekolah swasta lebih berkualitas daripada sekolah negeri dan lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Pada umumnya, akuntabilitas sekolah swasta pun langsung dipertanggungjawabkan kepada para orangtua siswa.  Sayangnya, keberadaan sekolah-sekolah swasta murah dan para pemrakarsanya belum terlalu mendapat apresiasi dari Pemerintah maupun masyarakat luas.

Hari Pendidikan Nasional baru saja kita rayakan pada tanggal 2 Mei yang lalu. Sebagai bagian dari masyarakat, marilah kita turut mengambil peran dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, sambil terus mengawasi kinerja Pemerintah, demi tercapainya Pendidikan untuk Semua.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melalui studi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah akan meneliti efektivitas dari sekolah-sekolah swasta murah, peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi anak-anaknya, serta mengapresiasi para pemrakarsa sekolah swasta berbiaya rendah tersebut.