Pemerintah Harus Fokus Pada Peningkatan Kesejahteraan Petani

Petani adalah tulang punggung pertanian Indonesia.

Untuk itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan mereka. Diklaim sebagai pihak yang paling merasakan dampak positif dari swasembada pangan, pada kenyataanya kepentingan petani malah terpinggirkan dan semakin tidak memiliki akses untuk lahan pertanian.

Berdasarkan penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), pada 2014 terdapat lebih dari 50 juta orang yang bekerja pada sektor pertanian. Jumlah ini setara dengan 34% dari keseluruhan jumlah pekerja di Indonesia. Namun sebagian besar dari mereka justru hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya saja di Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional, buruh tani yang tidak memiliki lahan berpenghasilan sekitar Rp 300.000 per bulan. Sementara itu petani kecil berpenghasilan sekitar Rp 600.000 setiap bulannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat antara 2003 hingga 2013, terdapat 16% penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki lahan. Ketika jumlah rumah tangga           yang memiliki lahan pertanian antara 1 hingga 1,9 hektar dan kurang dari 3 hektar meningkat masing-masing Rp 700.000 dan Rp 300.000, lebih dari 5 juta rumah tangga yang memiliki kurang atau sama dengan 0,1 hektar sudah kehilangan status kepemilikan lahan. Mereka berpotensi menjadi buruh tani yang tidak memiliki lahan.

 

Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, terbatasnya peluang kerja di desa, sistem pengarian yang buruk dan perubahan iklim menjadi beberapa faktor yang menciptakan kondisi sulit di pedesaan. Akibatnya tidak sedikit penduduk desa yang memutuskan untuk pindah ke kota. Pada 2015, jumlah populasi di pedesaan turun menjadi 46% dari 50% pada 2010 yang lalu.

“Banyak anak-anak petani ini yang tidak mau kerja sebagai petani. Mereka enggan ‘berkotor-kotor’ dan lebih memilih untuk bekerja menjadi kuli bangunan atau buruh pabrik. Gencarnya industrialisasi juga membuat para petani kekurangan lahan dan pada akhirnya akan sulit memproduksi komoditas pangan,” jelas Hizkia.

Menyikapi hal ini, pemerintah menggelontorkan uang yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 52 triliun dalam bentuk subsidi, seperti subsidi benih, pupuk dan beras. Padahal, berdasarkan penelitian dari CIPS, di beberapa daerah seperti Indramayu, Jawa Barat, Kebumen dan Cilacap di Jawa Tengah, kebanyakan petani menilai program bantuan yang diberikan pemerintah kurang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Contohnya saja subsidi benih, petani menilai program ini kurang efektif untuk membantu mereka karena benih subsidi berisiko berkualitas buruk. Benih subsidi juga memiliki ketidakpastian periode distribusi. Oleh karena itu, lanjutnya, petani lebih memilih untuk menggunakan benih non-subsidi.

Dari 2011 hingga 2015, tidak ada target distribusi yang tercapai oleh benih bersubsidi. Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan penyebab utama hal ini adalah ketidakmampuan pihak yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan benih tepat waktu yang sesuai dengan kualitas dan varietas yang dibutuhkan petani.

Selain itu hanya 21% penerima pupuk bersubsidi berada dalam kategori petani skala kecil. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah petani yang memiliki lahan seluas 0,25 hektar. Sementara 60% penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki lahan seluas 0,75 hingga hampir 2 hektar.

“Pemerintah sebaiknya mengalokasikan ulang anggaran untuk program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP). Besar anggaran untuk benih, pupuk dan beras subsidi senilai Rp 52 triliun. Jumlah ini adalah dua kali lipat dari anggaran untuk ketiga program tadi,” ujar Hizkia.

Anggaran sebesar Rp 52 triliun akan lebih efektif digunakan untuk penguatan perlindungan petani secara sosial. Hal ini penting karena selain menghasilkan pangan, petani juga mengonsumsi pangan. Sebagian besar dari pangan yang dikonsumsi mereka adalah pangan di pasar, bukan pangan yang mereka hasilkan sendiri.

Pemerintah juga dapat menerapkan program Asuransi Pertanian untuk Petani Padi (AUTP). Asuransi ini bertujuan untuk mengompensasi kehilangan pendapatan petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama maupun penyakit tanaman.