Harga Telur Menurun: Konsumen Senang tapi Bagaimana dengan Peternak?

Oleh Dias Kinanthi

Beberapa bulan terakhir, harga telur ayam sangat murah. Setiap kali saya berbelanja, saya selalu melihat telur diobral dalam berbagai kemasan. Hal ini tentu membahagiakan masyarakat di tengah naiknya harga bahan pangan lainnya. Namun, bagaimana dengan para peternak ayam petelur? Situasi ini jelas terasa mencekik bagi mereka.

Bagaimana tidak, harga telur yang semula Rp 19.000 merosot drastis menjadi Rp 13.500 per kilogram di tingkat peternak. Tak heran, sekitar 7.000 peternak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengadakan aksi di Blitar pada awal bulan ini sambil membagikan 1 ton telur ayam pada masyarakat. “Aksi ini adalah akumulasi dari kesedihan para peternak”, ungkap Rofi Yasifun, ketua PPRN.

Menanggapi desakan tersebut, pemerintah berencana untuk mengatur perusahaan integrator (perusahaan pakan yang juga membudidaya ayam petelur dan ayam tetas) agar membatasi porsi peredaran telurnya di pasaran dari 20 persen menjadi 2 persen saja, sedangkan sisanya menjadi jatah peternak.

Harga telur kini memang memilukan, namun tanggapan pemerintah tersebut dirasa terlalu reaktif. Kalau dilihat kembali, penyebab dari turunnya harga telur juga merupakan imbas dari kebijakan pemerintah tahun 2014 yang membatasi pasokan DOC (Day Old Chicken) atau ayam umur sehari yang menjadi modal awal usaha ternak. Untuk menghindari kerugian, para pengusaha DOC terpaksa menjual telur breeding-nya yang mestinya ditetaskan.

Maka, tak bisa dipungkiri, merosotnya harga telur ini bukan semata-mata disebabkan oleh pengusaha, melainkan juga tidak lepas dari intervensi pemerintah yang berupaya mengontrol pasar dengan harga acuannya mulai dari DOC, dan kini telur.

Membatasi pasokan dari perusahaan terbukti dapat mengulang masalah yang sama.

Mulanya, untuk mengendalikan harga DOC, pasokan dari perusahaan dibatasi. Hal itu menyebabkan harga telur turun dan untuk mengendalikannya, pasokan telur dari perusahaan dibatasi.

Masalah harga telur dan ayam jadi tak kunjung berujung. Karenanya, solusi yang dirasa perlu adalah dengan melakukan kerjasama peternak-pengusaha. Sayangnya, pola kerjasama kerap dipandang sebelah mata karena dinilai hanya menguntungkan pengusaha.

Padahal, dalam kondisi ideal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 19 tentang Pemberdayaan Peternak, pola kerjasama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di samping permodalan, peternak juga mendapat pengarahan dalam produksi ternak, sehingga kualitas telurnya bisa meningkat. Selain itu, peternak juga memperoleh kepastian dalam pemasaran telurnya dan tentu kepastian harga. Di lain pihak, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan jumlah pasokan telur yang konsisten dan kualitas yang terjaga sesuai dengan kesepakatan.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya memainkan perannya bukan lagi sebagai pengontrol harga, melainkan sebagai regulator yang memastikan peluang kerjasama dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kedua pihak tanpa ada yang menyalahgunakan.

Dengan begitu, saat suatu hari nanti harga telur semurah saat ini, bukan hanya kita sebagai konsumen yang merasa bahagia, tapi juga para peternak.